Efek Impor Garam Terhadap Kesejahteraan Petani Garam Madura

Isu impor garam oleh pemeringah untuk menyokong stok dalam negeri setidaknya mennimbulkan tanda tanya seperti apakah kepercayaan tinggi menjadi bangsa maritim sehingga harus melakuna impor garam ke dalam negeri sedangkan sebagian besar petani tidak menemukan rasa kesejahterannya menjadi petani lokal. Kebijakan impor gamara juga berimbas langsung kepada kepercayaan para petani madura sebagai pengahsil garam dalam menyuplai kebutuhan nasional hingga detik ini. Kebijaka Kemendag dengan melakuan impor hampi 400 ribu ton menjadi ironi dan tidak tepat sasaran dan menciderasi cita-cita swasembada pangan.

Garam rakyat sebagai komoditas perdagangan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu strategis nasional yang sangat menarik banyak pihak baik pemerintah, pers, pelaku bisnis maupun akademisi. Hal itu antara lain terkait dengan tren impor garam yang terus meningkat yang meresahkan petani garam dan kurangnya keberpihakan pemerintahan pada komoditas garam rakyat. Sebagaimana diketahui, realisasi impor garam konsumsi 99.754 ton pada tahun 2009, 597.583 ton pada tahun 2010, dan 923.756 ton pada tahun 2011; sedangkan realisasi impor garam industri adalah 1.636.699 pada tahun 2009, 1.590.049 pada tahun 2010 dan 1.691.440 pada tahun 2011. Kondisi ini jelas menjadi salah satu indikator ketidakberdayaan, jika tidak boleh dikatakan ketidakmampuan, garam rakyat dalam memasok kebutuhan garam secara nasional. Argumen dasar yang selalu mengemuka atas realitas tersebut adalah total produksi garam rakyat secara kuantitas dan kualitas masih jauh di bawah kebutuhan nasional, yaitu hanya mampu memasok sekitar 30-35% dari total kebutuhan nasional, dan itu pun terbatas untuk garam konsumsi. Dataproduksi garam rakyat pada tahun 2009 adalah 1.371.000 ton, tahun 2010 sebesar 306.000 ton dan pada tahun 2011 sebesar 1.113.118 ton; sedangkan kebutuhan total nasional sebesar 2.960.250 ton pada tahun 2009, 3.003.550 ton tahun 2010, dan 3.232.206 ton pada tahun 2011[1].

Madura sering disebut sebagai pulau garam sebab di pulau seluas 5.304 km².2 itu terdapat banyak tempat yang digunakan untuk membuat garam, selain itu juga banyak orang yang bermata pencaharian sebagai petani garam. Adapun pembuatan garam itu terdapat di sepanjang pantai selatan baik dikabupaten Sampang, Pamekasan, ataupun Sumenep. Disepanjang pantai selatan terdapat 4.572 buah empang garam dan ditempat-tempat itu didirikan gudang-gudang garam yang namanya sesuai nama desanya. Di Sampang gudang-gudang garam berada di daerah Pragung, Dangpandang, Pangarengan, dan Apaan. Di Pamekasan gudang garam ada di Mangunan, dan Capak; di Sumenep ada di Marengan, Palebunan, Pinggir Papas, dan Sarokan.[2]

Di Indonesia walaupun merupakan negara kepulauan, tetapi pusat pembuatan garam terkonsentrasi di Jawa dan Madura yaitu, di Jawa seluas 10.231 Ha (Jawa Barat 1.159 Ha, Jawa Tengah 2.168 Ha, Jawa Timur 6.904 Ha) dan Madura 15.347 Ha (Sumenep 10.067 Ha, Pamekasan 3.705 Ha, Sampang 2.205 Ha). Luas areal yang dikelola oleh PT. Garam hanya 5.116 Ha yang seluruhnya berada di pulau Madura yaitu Sumenep 3.163 Ha, Pamekasan 907 Ha dan di Sampang 1.046 Ha. Lokasi lainnya yaitu di NTB seluas 1.155 Ha, Sulawesi Selatan 2.040 Ha, Sumatera dan lain-lain 1.885 Ha, sehingga luas areal penggaraman seluruhnya sebesar 30.658 Ha di mana 25.542 Ha dikelola secara tradisional oleh rakyat. Areal garamyang dikelola oleh PT. Garam produksinya 60 ton/Ha/tahun, sedang garam rakyat hanya 40 ton/Ha/tahun. Produksi garam rakyat sebagian besar tidak dibeli, tetap menumpuk diladang, atau apabila dibeli dengan harga yang sangat rendah. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingka kesejahteraan petani garam. Dalam hal tersebut terjadi, maka “importasi garam” merupakan hal yang "disalahkan" dan PT Garam yang diprotes karena “dianggap” sebagai lembaga yang menangani pergaraman nasional[3].

Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa produksi garam nasional tidak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri, hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat pada tahun 2008-2011 menunjukkan terjadi impor garam 1,6 hingga 2 juta ton pada tahun tersebut[4]. Selain itu, Anggapan harga garam impor (Rp. 900/kg) yang masuk lebih murah dari pada harga garam rakyat (Rp. 250/kg), karena tingkat loss/kehilangannya garam impor lebih rendah daripada garam rakyat yaitu tingkat loss/kehilangannya garam impor berkisar 10% dibandingkan dengan tingkat loss/ kehilangannya garam rakyat sekitar 20%-30% dalam proses pencucian garam untuk menjadi kualitas 1. Hal tersebut menyebabkan jatuhnya harga garam rakyat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan petambak garam, padahal pendapatan dari garam rakyat tersebut digunakan oleh masyarakat untuk hidup selama satu tahun. Sehingga data dan informasi yang timbul di sektor pegaraman menjadi sangat penting dan krusial.

Tinjauan lapangan menunjukkan bahwa hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang hanya dapat dijual kepada UKM pencucian garam didalam kabupaten itu sendiri dan pabrik atau perusahaan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk memasukkan garam dari petambak atau pedagang pengumpul kepabrik atau asosiasi pegaraman di Kabupaten tersebut tidaklah mudah. Petambak garam tidak dapat menjual langsung garam krosok kepada perusahaan iodisasi di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, akan tetapi harus melewati pengumpul terlebih dahulu.Selain itu, pengumpul garam juga mendapatkan komisi dari pabrik sebesar Rp. 10.000 per ton pada tahun tersebut.

Jadi, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasok ke perusahaan iodisasi pegaraman. Jumlah garam yang terserap sangat terbatas, hal ini yang akan menimbulkan salah perhitungan tentang produksi garam rakyat yang masuk kedalam perusahaan atau asosiasi pegaraman. Untuk itu, perusahaan yang bergerak dibidang pegaraman ini harus mengimpor garam dari negara lain untuk dapat terus berproduksi. Semakin banyak garam yang diimpor oleh produsen garam iodisasi, maka gudang tempat menyimpan pasokan akan semakin cepat penuh. Perusahaan garam iodisasi tidak dapat membeli garam rakyat jika gudang mereka sudah penuh Pengaruh impor tersebut dapat menurunkan harga garam krosok Dengan kata lain, produksi garam rakyat yang semakin banyak akan menurunkan jumlah garam import yang akan masuk, begitu juga sebaliknya.Pemerintah memberlakukan harga garam impor pada tahun 2011[5] sebesar Rp. 1.000.000 per ton seharusnya tidak menjadi masalah, akan tetapi harga garam impor yang beredar justru pada harga Rp. 800.000 per ton. 

Sebenarnya, telah terjadi peningkatan harga garam rakyat setelah penetapan peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dibawah Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petambak Garam yang menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam dari petambak garam untuk KW1 dan KW2   Alasan utamanya adalah hasil produksi yang didapat pada saat saat panan raya garam kurang bersihkarena lapisan garam yang dihasilkan masih tipis dan pada saat mengeruk masih membawa tanah. Alasan lainnya adalah terjadi kelebihan stok (over supply) garam pada saat panen raya karena semua petambak memanen dan menjual garam pada saat yang bersamaan. Perbedaan harga sebesar 100 hingga 250 rupiah per kilogrampada saat panen raya mengindikasikan keadaan yang hampir serupa di beberapa lokasi Pegaraman seperti Kabupaten Pati dan Rembang.

 Melihat dari kondisi diatas, impor garam harus bisa dibatasi dengan perhitungan yang benar. Jika tidak, maka pasokan garam rakyat ke pabrik atau tempat pengolahan garam iodisasi akan berhenti sehingga dikawatirkan tidak ada garam rakyat yang bisa dijual pada tahun tersebut sehingga bisa menurunkan pendapatan petambak garam. Jika pendapatan menurun, maka pendapatan pemilik tanah dan buruh garam di Kabupaten Sampang juga akan menurun sehingga petambak garam akan sulit menghidupi keluarga mereka.

Upaya dalam menutupi kebutuhan garam nasional, kebijakan impor garam bukan menjadi solusi yang baik. Banyak upaya yang perlu dikaji dalam rangka mendorong produksi garam dalam negeri yang masih rendah. Salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor produksi guna mencapai efisiensi produksi garam. Usaha Garam dalam menghadapi persaingan terhadap komoditas-komoditas impor harus berproduksi dalam keadaan efisiensi yang tinggi, baik dari segi fisik dan agroekologi (technical efficiency) yang merupakan necessary condition maupun berproduksi dalam keadaan efisiensi harga (price or allocative efficiency) sebagai sufficient conditions[6].

      Ada tiga jenis garam berdasarkan kegunaannya, yaitu garam industri, garam konsumsi, dan garam untuk pengawetan. Kebutuhan garam industri antaralain untuk industri perminyakan, pembuatan soda dan chlor, penyamakan kulit, dan obat-obatan. Kebutuhan garam konsumsi antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan. Untuk pengawetan, garam biasa ditambahkan pada pengolahan pangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi tertentu yang memungkinkan enzim atau mikroorganisme yang tahan garam bereaksi dan menghasilkan produk makanan dengan karakteristik tertentu.

Kebutuhan garam di Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan berkembangnya jumlah industri pemakai garam. Sementara itu produksi garam nasional cenderung tetap. Keterbatasan daya dukung faktor produksi dan permodalan menyebabkan luas lahan garam di Indonesia relatif tidak berubah dari tahun ke tahun. Selain itu ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk memproduksi garam dengan bahan baku air laut dan menggunanakan teknologi pengeringan seperti yang saat ini dilakukan di Indonesia. Pertama, air laut sebagai bahan baku harus berkadar garam relatif tinggi dan jernih. Ini artinya pantai harus tidak mempunyai muara sungai, dengan pasang surut mencapai permukaan daratan sekitar dua meter.

 Kedua, pantai atau daratan sebagai sarana produksi utama, yaitu sebagai lahan garam. Tanahnya harus tidak porous sehingga air laut tidak masuk ke dalam tanah. Permukaan lahan harus datar dengan tinggi maksimum tiga meter di atas permukaan laut, dan harus cukup luas yaitu minimal satu hektar/orang atau minimal 4.000 hektar untuk perusahaan.

 Ketiga, penyinaran matahari sebagai sumber energi untuk penguapan. Curah hujan maksimum 1.000-1.300 mm/tahun, dengan kemarau kering kontinyu. minimum empat bulan. Dengan kata lain, kondisi cuaca sangat berpengaruh pada  kenaikan atau penurunan produksi garam, semakin panjang musim kemarau maka semakin tinggi produksi garam yang dihasilkan pada tahun bersangkutan[7].

Kebutuhan garam nasional tahun 2014 mencapai 3,61 juta ton, terdiri dari garam konsumsi sebesar 1,48 juta ton dan garam industri 2,13 juta ton. Dari tahun 2011, pertumbuhan kebutuhan garam industri rata-rata mencapai 5,82 persen per tahun sedangkan pertumbuhan garam konsumsi rata-rata mencapai 1,40 persen per tahun. Kebutuhan garam konsumsi terdiri dari kebutuhan rumah tangga sebanyak 511 ribu ton, kebutuhan industri aneka pangan sebanyak 447 ribu ton, dan industri pengasinan ikan sebanyak 525 ribu ton. Sedangkan kebutuhan garam industri.[8]

Pemereintah memiliki alasan terkait imor garam, Kebutuhan garam industri sebagian besar dipenuhi oleh pasokan impor untuk industri CAP dan non CAP sebesar 1,78 juta ton atau mencapai 83,54 persen. Artinya produksi garam industri di dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri nasional. Hal ini terkait dengan kadar NaCl untuk garam industri cukup tinggi dibandingkan garam konsumsi, sehingga perlu pembinaan dari sisi teknologi kepada produsen garam di dalam negeri untuk dapat menghasilkan garam industri agar tidak tergantung kepada pasokan impor. Meskipun demikian, pembinaan kepada produsen garam konsumsi jugatetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan terutama teknologi perebusan garam sebagai antisipasi terhadap cuaca yang sering kali tidak mendukung. Produksi garam konsumsi nasional tahun 2014 mencapai 2,19 juta ton, berasal dari PT Garam (Persero) sebesar 315 ribu ton dan garam rakyat sebesar 1,88 juta ton. Garam rakyat merupakan produksi yang berasal dari kabupaten/ kota Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Non PUGAR (swadaya masyarakat). Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,50 juta ton, untuk mendapatkan garam siap pakai maka garam rakyat masih melalui proses penguapan sampai garam benar-benar kering sehingga volume produksi akan berkurang 25 persen. Sehingga volume produksi garam rakyat tahun 2014 menjadi 1,88 juta ton.[9]

Tahun 2013 merupakan tahun dimanaproduksi garam rakyat paling rendah selama 5 tahun terakhir, yaitu hanya mencapai 1,08 juta ton. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pendeknya musim panas pada tahun tersebut, yaitu hanya sekitar 2 (dua) bulan. Produksi garam rakyat nasional masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan langsung berdampak pada produksi garam yang menurun.

Namun pemerintah nampaknya tidak banyak peduli dengan keinginan hati para petani garam nasiolan kita. Di mana petani Madura secara khusu sangat mengalami dampaknya. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam yang diterbitkan 29 Desember 2015, telah mendapatkan penolakan dari petani garam karena didalamnya ada penghapusan sejumlah item yang sebelumnya ada, yaitu tidak ada lagi kewajiban bagi importir garam konsumsi untuk menyerap garam rakyat yang diproduksi di Indonesia dengan prosentase minimal 50 persen dari total produksi. Kemudian, dalam peraturan yang baru tersebut, tidak ada lagi ketentuan tentang penetapan harga patokan garam untuk garam rakyat kualitas 1 (K1) dan kualitas 2 (K2). Masih dalam aturan yang sama, batasan untuk impor garam juga kini sudah tidak ada lagi dan itu berbeda dengan peraturan lama yang membatasi impor garam.

Ketetapan yang ada dalam peraturan baru tersebut bertentangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memilih untuk mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi impor garam, baik untuk industri maupun konsumsi. Indonesia telah berulangkali mentargetkan Swasembada Garam, namun target tersebut berulangkali pula direvisi. Ada beberapa kendala Swasembada Garam tidak dapat terwujud. Pertama kualitas garam yang rendah, kendala terbesar yang dihadapi para petani dalam meningkatkan kualitas lahan adalah keterbatasan dari sisi teknologi dan sumber daya yang berkualitas dalam mengelola tambak garam. Kedua produksi garam rakyat masih sangat tergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan berdampak langsung pada menurunnya produksi garam. Ketiga keterbatasan lahan, saat ini tambak garam masih terpusat di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. tentunya masih memiliki banyak lahan potensial yang mampu dijadikan tambak garam. Keempat, penyaluran bantuan kepada petani tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, contohnya pemberian bantuan peralatan untuk peningkatan produksi dan kualitas garam yang dikucurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan setelah petani tidak membutuhkannya.

ditulis oleh: Anisa Seftriani

---

[1] Kemeterian Perdagangan Tahun 2011.

[2] Bb Huub de Jonge. Madura Dalam Empat zaman, Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam ( Jakarta: Gramedia 1989), hlm. 5.

[3] Data PT Garam Indonesi 2000.

[4] Data Dirjen KP3K Tahun 2012.

[5] Data Kementerian Perdagangan Tahun 2011

[6] Effendy, M., Zainuri, M. dan Hafiluddin. 2014. Intensifikasi Lahan Garam Rakyat Di Kabupaten Sumenep. Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura: 22-43.

[7] Gina Ratna Kemala, Analisis Pengaruh Negara Asing Terhadap Petani Garam Nasional.  (Bogor: IPB, 2012).

[8] Data Kementerian Perdagangan Tahun 2011.

[9] Adhi Prasetyo, Petani Garam vs Impor Gara. Buletin APBN, Edis, 16. Vol.1 Tahun 2016.