Isu impor garam oleh
pemeringah untuk menyokong stok dalam negeri setidaknya mennimbulkan tanda
tanya seperti apakah kepercayaan tinggi menjadi bangsa maritim sehingga harus
melakuna impor garam ke dalam negeri sedangkan sebagian besar petani tidak
menemukan rasa kesejahterannya menjadi petani lokal. Kebijakan impor gamara
juga berimbas langsung kepada kepercayaan para petani madura sebagai pengahsil
garam dalam menyuplai kebutuhan nasional hingga detik ini. Kebijaka Kemendag
dengan melakuan impor hampi 400 ribu ton menjadi ironi dan tidak tepat sasaran
dan menciderasi cita-cita swasembada pangan.
Garam rakyat sebagai
komoditas perdagangan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi isu strategis
nasional yang sangat menarik banyak pihak baik pemerintah, pers, pelaku bisnis
maupun akademisi. Hal itu antara lain terkait dengan tren impor garam yang
terus meningkat yang meresahkan petani garam dan kurangnya keberpihakan
pemerintahan pada komoditas garam rakyat. Sebagaimana diketahui, realisasi
impor garam konsumsi 99.754 ton pada tahun 2009, 597.583 ton pada tahun 2010,
dan 923.756 ton pada tahun 2011; sedangkan realisasi impor garam industri
adalah 1.636.699 pada tahun 2009, 1.590.049 pada tahun 2010 dan 1.691.440 pada
tahun 2011. Kondisi ini jelas menjadi salah satu indikator ketidakberdayaan,
jika tidak boleh dikatakan ketidakmampuan, garam rakyat dalam memasok kebutuhan
garam secara nasional. Argumen dasar yang selalu mengemuka atas realitas
tersebut adalah total produksi garam rakyat secara kuantitas dan kualitas masih
jauh di bawah kebutuhan nasional, yaitu hanya mampu memasok sekitar 30-35% dari
total kebutuhan nasional, dan itu pun terbatas untuk garam konsumsi. Dataproduksi
garam rakyat pada tahun 2009 adalah 1.371.000 ton, tahun 2010 sebesar 306.000
ton dan pada tahun 2011 sebesar 1.113.118 ton; sedangkan kebutuhan total
nasional sebesar 2.960.250 ton pada tahun 2009, 3.003.550 ton tahun 2010, dan
3.232.206 ton pada tahun 2011.
Madura sering disebut
sebagai pulau garam sebab di pulau seluas 5.304 km².2 itu terdapat banyak
tempat yang digunakan untuk membuat garam, selain itu juga banyak orang yang
bermata pencaharian sebagai petani garam. Adapun pembuatan garam itu terdapat
di sepanjang pantai selatan baik dikabupaten Sampang, Pamekasan, ataupun
Sumenep. Disepanjang pantai selatan terdapat 4.572 buah empang garam dan
ditempat-tempat itu didirikan gudang-gudang garam yang namanya sesuai nama
desanya. Di Sampang gudang-gudang garam berada di daerah Pragung, Dangpandang,
Pangarengan, dan Apaan. Di Pamekasan gudang garam ada di Mangunan, dan Capak;
di Sumenep ada di Marengan, Palebunan, Pinggir Papas, dan Sarokan.
Di Indonesia walaupun
merupakan negara kepulauan, tetapi pusat pembuatan garam terkonsentrasi di Jawa
dan Madura yaitu, di Jawa seluas 10.231 Ha (Jawa Barat 1.159 Ha, Jawa Tengah
2.168 Ha, Jawa Timur 6.904 Ha) dan Madura 15.347 Ha (Sumenep 10.067 Ha, Pamekasan
3.705 Ha, Sampang 2.205 Ha). Luas areal yang dikelola oleh PT. Garam hanya 5.116
Ha yang seluruhnya berada di pulau Madura yaitu Sumenep 3.163 Ha, Pamekasan 907
Ha dan di Sampang 1.046 Ha. Lokasi lainnya yaitu di NTB seluas 1.155 Ha,
Sulawesi Selatan 2.040 Ha, Sumatera dan lain-lain 1.885 Ha, sehingga luas areal
penggaraman seluruhnya sebesar 30.658 Ha di mana 25.542 Ha dikelola secara
tradisional oleh rakyat. Areal garamyang dikelola oleh PT. Garam produksinya 60
ton/Ha/tahun, sedang garam rakyat hanya 40 ton/Ha/tahun. Produksi garam rakyat
sebagian besar tidak dibeli, tetap menumpuk diladang, atau apabila dibeli
dengan harga yang sangat rendah. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingka kesejahteraan
petani garam. Dalam hal tersebut terjadi, maka “importasi garam” merupakan hal
yang "disalahkan" dan PT Garam yang diprotes karena “dianggap”
sebagai lembaga yang menangani pergaraman nasional
Kementerian Perindustrian
menunjukkan bahwa produksi garam nasional tidak mampu memenuhi konsumsi dalam
negeri, hal ini dibuktikan dengan data yang tercatat pada tahun 2008-2011
menunjukkan terjadi impor garam 1,6 hingga 2 juta ton pada tahun tersebut. Selain
itu, Anggapan harga garam impor (Rp. 900/kg) yang masuk lebih murah dari pada
harga garam rakyat (Rp. 250/kg), karena tingkat loss/kehilangannya garam impor
lebih rendah daripada garam rakyat yaitu tingkat loss/kehilangannya garam impor
berkisar 10% dibandingkan dengan tingkat loss/ kehilangannya garam rakyat
sekitar 20%-30% dalam proses pencucian garam untuk menjadi kualitas 1. Hal tersebut
menyebabkan jatuhnya harga garam rakyat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan
petambak garam, padahal pendapatan dari garam rakyat tersebut digunakan oleh
masyarakat untuk hidup selama satu tahun. Sehingga data dan informasi yang
timbul di sektor pegaraman menjadi sangat penting dan krusial.
Tinjauan lapangan
menunjukkan bahwa hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang hanya dapat
dijual kepada UKM pencucian garam didalam kabupaten itu sendiri dan pabrik atau
perusahaan di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Sedangkan untuk
memasukkan garam dari petambak atau pedagang pengumpul kepabrik atau asosiasi
pegaraman di Kabupaten tersebut tidaklah mudah. Petambak garam tidak dapat
menjual langsung garam krosok kepada perusahaan iodisasi di Kabupaten Pamekasan
dan Sumenep, akan tetapi harus melewati pengumpul terlebih dahulu.Selain itu,
pengumpul garam juga mendapatkan komisi dari pabrik sebesar Rp. 10.000 per ton
pada tahun tersebut.
Jadi, hanya orang-orang
tertentu saja yang dapat memasok ke perusahaan iodisasi pegaraman. Jumlah garam
yang terserap sangat terbatas, hal ini yang akan menimbulkan salah perhitungan
tentang produksi garam rakyat yang masuk kedalam perusahaan atau asosiasi
pegaraman. Untuk itu, perusahaan yang bergerak dibidang pegaraman ini harus
mengimpor garam dari negara lain untuk dapat terus berproduksi. Semakin banyak
garam yang diimpor oleh produsen garam iodisasi, maka gudang tempat menyimpan
pasokan akan semakin cepat penuh. Perusahaan garam iodisasi tidak dapat membeli
garam rakyat jika gudang mereka sudah penuh Pengaruh impor tersebut dapat
menurunkan harga garam krosok Dengan kata lain, produksi garam rakyat yang
semakin banyak akan menurunkan jumlah garam import yang akan masuk, begitu juga
sebaliknya.Pemerintah memberlakukan harga garam impor pada tahun 2011
sebesar Rp. 1.000.000 per ton seharusnya tidak menjadi masalah, akan tetapi
harga garam impor yang beredar justru pada harga Rp. 800.000 per ton.
Sebenarnya, telah terjadi
peningkatan harga garam rakyat setelah penetapan peraturan Dirjen Perdagangan
Luar Negeri dibawah Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang Penetapan Harga Penjualan Garam di Tingkat Petambak
Garam yang menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam dari petambak garam untuk
KW1 dan KW2 Alasan utamanya adalah
hasil produksi yang didapat pada saat saat panan raya garam kurang bersihkarena
lapisan garam yang dihasilkan masih tipis dan pada saat mengeruk masih membawa tanah.
Alasan lainnya adalah terjadi kelebihan stok (over supply) garam pada saat panen raya karena semua petambak
memanen dan menjual garam pada saat yang bersamaan. Perbedaan harga sebesar 100
hingga 250 rupiah per kilogrampada saat panen raya mengindikasikan keadaan yang
hampir serupa di beberapa lokasi Pegaraman seperti Kabupaten Pati dan Rembang.
Melihat dari kondisi diatas, impor garam harus
bisa dibatasi dengan perhitungan yang benar. Jika tidak, maka pasokan garam
rakyat ke pabrik atau tempat pengolahan garam iodisasi akan berhenti sehingga
dikawatirkan tidak ada garam rakyat yang bisa dijual pada tahun tersebut
sehingga bisa menurunkan pendapatan petambak garam. Jika pendapatan menurun,
maka pendapatan pemilik tanah dan buruh garam di Kabupaten Sampang juga akan menurun
sehingga petambak garam akan sulit menghidupi keluarga mereka.
Upaya dalam menutupi
kebutuhan garam nasional, kebijakan impor garam bukan menjadi solusi yang baik.
Banyak upaya yang perlu dikaji dalam rangka mendorong produksi garam dalam
negeri yang masih rendah. Salah satunya dengan memperhatikan faktor-faktor
produksi guna mencapai efisiensi produksi garam. Usaha Garam dalam menghadapi
persaingan terhadap komoditas-komoditas impor harus berproduksi dalam keadaan
efisiensi yang tinggi, baik dari segi fisik dan agroekologi (technical efficiency) yang merupakan
necessary condition maupun berproduksi dalam keadaan efisiensi harga (price or allocative efficiency) sebagai
sufficient conditions.
Ada
tiga jenis garam berdasarkan kegunaannya, yaitu garam industri, garam konsumsi,
dan garam untuk pengawetan. Kebutuhan garam industri antaralain untuk industri
perminyakan, pembuatan soda dan chlor, penyamakan kulit, dan obat-obatan.
Kebutuhan garam konsumsi antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri
rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan
pengawetan ikan. Untuk pengawetan, garam biasa ditambahkan pada pengolahan
pangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi tertentu yang
memungkinkan enzim atau mikroorganisme yang tahan garam bereaksi dan
menghasilkan produk makanan dengan karakteristik tertentu.
Kebutuhan garam di
Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan
berkembangnya jumlah industri pemakai garam. Sementara itu produksi garam
nasional cenderung tetap. Keterbatasan daya dukung faktor produksi dan
permodalan menyebabkan luas lahan garam di Indonesia relatif tidak berubah dari
tahun ke tahun. Selain itu ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk
memproduksi garam dengan bahan baku air laut dan menggunanakan teknologi
pengeringan seperti yang saat ini dilakukan di Indonesia. Pertama, air laut
sebagai bahan baku harus berkadar garam relatif tinggi dan jernih. Ini artinya
pantai harus tidak mempunyai muara sungai, dengan pasang surut mencapai permukaan
daratan sekitar dua meter.
Kedua, pantai atau daratan sebagai sarana
produksi utama, yaitu sebagai lahan garam. Tanahnya harus tidak porous sehingga
air laut tidak masuk ke dalam tanah. Permukaan lahan harus datar dengan tinggi
maksimum tiga meter di atas permukaan laut, dan harus cukup luas yaitu minimal
satu hektar/orang atau minimal 4.000 hektar untuk perusahaan.
Ketiga, penyinaran matahari sebagai sumber
energi untuk penguapan. Curah hujan maksimum 1.000-1.300 mm/tahun, dengan
kemarau kering kontinyu. minimum empat bulan. Dengan kata lain, kondisi cuaca
sangat berpengaruh pada kenaikan atau
penurunan produksi garam, semakin panjang musim kemarau maka semakin tinggi
produksi garam yang dihasilkan pada tahun bersangkutan.
Kebutuhan garam nasional tahun
2014 mencapai 3,61 juta ton, terdiri dari garam konsumsi sebesar 1,48 juta ton
dan garam industri 2,13 juta ton. Dari tahun 2011, pertumbuhan kebutuhan garam
industri rata-rata mencapai 5,82 persen per tahun sedangkan pertumbuhan garam
konsumsi rata-rata mencapai 1,40 persen per tahun. Kebutuhan garam konsumsi
terdiri dari kebutuhan rumah tangga sebanyak 511 ribu ton, kebutuhan industri
aneka pangan sebanyak 447 ribu ton, dan industri pengasinan ikan sebanyak 525
ribu ton. Sedangkan kebutuhan garam industri.
Pemereintah memiliki
alasan terkait imor garam, Kebutuhan garam industri sebagian besar dipenuhi
oleh pasokan impor untuk industri CAP dan non CAP sebesar 1,78 juta ton atau
mencapai 83,54 persen. Artinya produksi garam industri di dalam negeri masih
belum mampu memenuhi kebutuhan garam industri nasional. Hal ini terkait dengan
kadar NaCl untuk garam industri cukup tinggi dibandingkan garam konsumsi,
sehingga perlu pembinaan dari sisi teknologi kepada produsen garam di dalam
negeri untuk dapat menghasilkan garam industri agar tidak tergantung kepada
pasokan impor. Meskipun demikian, pembinaan kepada produsen garam konsumsi
jugatetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas garam yang dihasilkan
terutama teknologi perebusan garam sebagai antisipasi terhadap cuaca yang
sering kali tidak mendukung. Produksi garam konsumsi nasional tahun 2014
mencapai 2,19 juta ton, berasal dari PT Garam (Persero) sebesar 315 ribu ton
dan garam rakyat sebesar 1,88 juta ton. Garam rakyat merupakan produksi yang berasal
dari kabupaten/ kota Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan Non PUGAR
(swadaya masyarakat). Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,50 juta ton, untuk
mendapatkan garam siap pakai maka garam rakyat masih melalui proses penguapan
sampai garam benar-benar kering sehingga volume produksi akan berkurang 25
persen. Sehingga volume produksi garam rakyat tahun 2014 menjadi 1,88 juta ton.
Tahun 2013 merupakan
tahun dimanaproduksi garam rakyat paling rendah selama 5 tahun terakhir, yaitu
hanya mencapai 1,08 juta ton. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pendeknya
musim panas pada tahun tersebut, yaitu hanya sekitar 2 (dua) bulan. Produksi
garam rakyat nasional masih sangat bergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi
sepanjang tahun, jika musim kemarau pendek maka akan langsung berdampak pada
produksi garam yang menurun.
Namun pemerintah
nampaknya tidak banyak peduli dengan keinginan hati para petani garam nasiolan
kita. Di mana petani Madura secara khusu sangat mengalami dampaknya. Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam
yang diterbitkan 29 Desember 2015, telah mendapatkan penolakan dari petani
garam karena didalamnya ada penghapusan sejumlah item yang sebelumnya ada,
yaitu tidak ada lagi kewajiban bagi importir garam konsumsi untuk menyerap
garam rakyat yang diproduksi di Indonesia dengan prosentase minimal 50 persen
dari total produksi. Kemudian, dalam peraturan yang baru tersebut, tidak ada
lagi ketentuan tentang penetapan harga patokan garam untuk garam rakyat
kualitas 1 (K1) dan kualitas 2 (K2). Masih dalam aturan yang sama, batasan
untuk impor garam juga kini sudah tidak ada lagi dan itu berbeda dengan
peraturan lama yang membatasi impor garam.
Ketetapan yang ada dalam peraturan
baru tersebut bertentangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang
memilih untuk mengedepankan pengembangan produksi garam rakyat dan membatasi
impor garam, baik untuk industri maupun konsumsi. Indonesia telah berulangkali mentargetkan
Swasembada Garam, namun target tersebut berulangkali pula direvisi. Ada
beberapa kendala Swasembada Garam tidak dapat terwujud. Pertama kualitas garam
yang rendah, kendala terbesar yang dihadapi para petani dalam meningkatkan kualitas
lahan adalah keterbatasan dari sisi teknologi dan sumber daya yang berkualitas
dalam mengelola tambak garam. Kedua produksi garam rakyat masih sangat
tergantung pada cuaca dan iklim yang terjadi sepanjang tahun, jika musim kemarau
pendek maka akan berdampak langsung pada menurunnya produksi garam. Ketiga
keterbatasan lahan, saat ini tambak garam masih terpusat di daerah Jawa dan
Madura, sedangkan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki garis
pantai terpanjang kedua di dunia. tentunya masih memiliki banyak lahan potensial
yang mampu dijadikan tambak garam. Keempat, penyaluran bantuan kepada petani
tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, contohnya pemberian bantuan peralatan
untuk peningkatan produksi dan kualitas garam yang dikucurkan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) diberikan setelah petani tidak membutuhkannya.
ditulis oleh: Anisa Seftriani
